Klungkung, BaliUpdate.id – Dari rangkaian kontestasi peralihan kekuasaan di Bali, Bendesa Adat selalu jadi obyek strategis untuk politisi dalam menggalang dukungan, maka dari itu perlu adanya penguatan baik secara literasi maupun integritas demi mewujudkan kondusifitas proses elektoral, hal tersebut disampaikan, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani dalam Sosialisasi Tatap Muka Pengawasan Pemilihan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Kamis,(19/9/2024) di Klungkung.
“Dengan posisi bendesa adat, acapkali akan dijadikan obyek dalam menggalangkan dukungan oleh politisi, untuk itu penting mengetahui beberapa hal terkait larangan Pilkada, terlebih kita akan menuju panggung kampanye,” ujarnya.
Dirinya menyebutkan, hal paling dikawatirkan adalah, praktik politik uang yang bisa saja membawa jurang pidana kepada bendesa adat.
“Jangan karna uang beberapa ratus ribu bendesa berurusan dengan kami di Bawaslu, karena, Pilkada ini, yang memberi dan yang menerima itu bisa dipidana,” paparnya.
Ariyani berpesan apabila menemukan potensi pelanggaran terjadi, bisa segera informasikan ke Bawaslu.
“Jika temukan potensi pelanggaran, berikan kami di Bawaslu informasi, kami yang akan melakukan penelusuran sebagai informasi awal,” tutupnya.(AA)
