Denpasar, Baliupdate.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali menegaskan bahwa pengawasan intensif yang dilakukan jajarannya telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kualitas demokrasi di Bali.
Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024, Rabu (4/6/2025), di Ruang Rapat Bung Karno, Gedung Bangsa, Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
Dalam forum strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan itu, Wirka menjelaskan bahwa peran Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas pelanggaran semata, tetapi juga sebagai pendidik demokrasi dan penggerak pencegahan pelanggaran sejak dini.
“Bawaslu memiliki mandat konstitusional untuk memastikan seluruh tahapan pemilu dan pilkada berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kami tak hanya menunggu laporan pelanggaran, tapi juga aktif mencegah dan mengedukasi masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Salah satu contoh nyata adalah tindak lanjut terhadap dugaan pemaksaan memilih di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang telah ditangani tuntas sesuai mekanisme pengawasan.
Tidak adanya gugatan hasil Pemilu dan Pilkada 2024 dari Bali ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun dijadikan bukti kuat bahwa pengawasan yang dilakukan sudah berjalan efektif dan menyeluruh.
“Ini bukan karena tidak ada yang menggugat, tapi karena masyarakat percaya. Prosesnya diawasi dengan ketat, terbuka, dan akuntabel. Ini buah kerja kolektif pengawas pemilu, dari tingkat TPS hingga rekapitulasi terakhir,” ujar Wirka.
FGD ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang tidak hanya menilai demokrasi secara angka, tetapi juga melihat praktik-praktik nyata di lapangan. Indikator yang dibahas mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.
Diskusi pun dimanfaatkan untuk memverifikasi data kuantitatif dan memperdalam informasi kualitatif dari berbagai narasumber, termasuk hasil review media, dokumen resmi, dan testimoni lapangan.
“Lewat forum seperti ini, Bawaslu tak sekadar mengawasi. Kami ikut belajar, berkembang, dan memperkuat ekosistem demokrasi di Bali,” tambahnya.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Suralaga, dan berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif dari unsur pemerintahan, akademisi, masyarakat sipil, dan media.
Kolaborasi lintas sektor ini dianggap kunci dalam memperkuat fondasi demokrasi, terutama menjelang gelaran Pilkada Serentak 2024.(Tim)
