Denpasar, BaliUpdate.id — Pemerintah Provinsi Bali terus menggenjot upaya pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan — salah satu langkah terbaru adalah rencana integrasi sistem pungutan wisatawan asing (PWA) dengan data imigrasi. Inisiatif ini disampaikan dalam rapat koordinasi kelembagaan antara Pemprov Bali dan kantor imigrasi setempat.
Kondisi ini dilatarbelakangi fakta bahwa meskipun jumlah wisatawan asing ke Bali mencapai jutaan per tahun, realisasi pungutan PWA masih jauh dari target. Pada 2024, hanya sekitar 32% dari total kunjungan tercatat membayar PWA, menghasilkan sekitar Rp 318 miliar — jauh di bawah potensi riil.
Dengan mengintegrasikan sistem PWA dan imigrasi — terutama di pintu masuk seperti bandara — Pemprov berharap bisa memaksimalkan pengumpulan retribusi tanpa menyulitkan wisatawan. Caranya: informasi data kedatangan WNA sudah tercatat imigrasi, maka pungutan bisa dikenakan saat masuk atau saat check-in ke hotel/crowd-management, sehingga angka compliance lebih besar.
Upaya ini dipandang penting karena dana PWA dialokasikan untuk pelestarian budaya, lingkungan, dan infrastruktur pariwisata — faktor yang selama ini menjadi sorotan publik terkait dampak negatif pariwisata massal. Dengan alokasi dana dari PWA, diharapkan Bali bisa mempertahankan kualitas pariwisata berkelas dan berkelanjutan.
Namun, tantangannya tidak kecil. Hanya lima dari 37 maskapai penerbangan internasional yang langsung menyosialisasikan PWA kepada penumpang. Artinya, koordinasi dengan maskapai dan pihak imigrasi harus diperkuat supaya sistem baru ini bisa efektif.
Para pejabat berharap bahwa dengan integrasi ini, target pendapatan dari PWA bisa mendekati potensi riil, dan dana hasil pungutan bisa dikelola secara profesional — untuk konservasi alam, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, dan mendukung ekonomi lokal. Ini juga menjadi titik balik untuk menjadikan pariwisata Bali lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. (Tim)
