Denpasar, BaliUpdate.id – Pemerintah Provinsi Bali mempertegas arah kebijakan pariwisata berkelanjutan pada 2026 sebagai respons atas meningkatnya aktivitas pariwisata sekaligus tantangan lingkungan dan sosial yang menyertainya. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan agar Bali tetap kompetitif sebagai destinasi wisata dunia dalam jangka panjang.
Penguatan kebijakan tersebut mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari pengendalian pembangunan akomodasi, penataan kawasan wisata, hingga pengelolaan sampah dan sumber daya alam. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan pariwisata Bali tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari kualitas dampak yang dirasakan masyarakat lokal.
Menurut Pemerintah Provinsi Bali, pendekatan pariwisata berkelanjutan menjadi fondasi utama pembangunan daerah pada periode 2025–2030. Pemerintah berupaya memastikan bahwa aktivitas pariwisata berjalan seiring dengan perlindungan nilai-nilai budaya dan adat Bali yang menjadi identitas utama Pulau Dewata.
Salah satu fokus utama kebijakan 2026 adalah pengendalian pembangunan di kawasan wisata. Pemerintah menilai bahwa pertumbuhan akomodasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan tekanan pada infrastruktur dan lingkungan. Oleh karena itu, pengetatan perizinan dan penataan zonasi menjadi langkah yang terus diperkuat untuk mencegah kelebihan kapasitas di kawasan tertentu.
Selain itu, pengelolaan lingkungan menjadi agenda prioritas. Persoalan sampah, penggunaan air tanah, dan tekanan terhadap kawasan pesisir menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berbagai program pengurangan sampah plastik, peningkatan pengolahan limbah, serta kampanye pariwisata ramah lingkungan terus digencarkan sebagai bagian dari kebijakan berkelanjutan.
Dari sisi sosial budaya, pemerintah mendorong pelibatan masyarakat lokal secara lebih aktif dalam industri pariwisata. Desa adat, komunitas budaya, dan UMKM lokal diharapkan menjadi aktor utama dalam pengembangan destinasi. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata dirasakan secara merata dan tidak terpusat pada kelompok tertentu saja.
Kebijakan pariwisata berkelanjutan juga diarahkan untuk mendorong wisatawan berkualitas. Pemerintah mendorong segmen wisatawan dengan lama tinggal lebih panjang dan pengeluaran yang lebih tinggi, dibandingkan wisata massal yang berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan. Strategi ini dinilai lebih sejalan dengan daya dukung Bali yang terbatas.
Di ranah politik lokal, penguatan kebijakan pariwisata berkelanjutan mendapat dukungan luas dari DPRD dan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, implementasi kebijakan tetap menghadapi tantangan, terutama dalam pengawasan dan penegakan aturan. Konsistensi aparat dan sinergi antarinstansi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini di lapangan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa Bali berada pada titik krusial dalam pengelolaan pariwisata. Jika tidak dikelola dengan pendekatan berkelanjutan, pertumbuhan pariwisata berisiko menurunkan kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang tegas dan terukur dapat memperkuat posisi Bali sebagai contoh destinasi berkelanjutan di tingkat global.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pariwisata. Masyarakat diimbau untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan, melaporkan pelanggaran, serta mendukung upaya pelestarian budaya. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci keberhasilan kebijakan berkelanjutan.
Ke depan, Pemprov Bali berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan pariwisata sesuai dinamika yang berkembang. Dengan tantangan global seperti perubahan iklim dan pergeseran tren wisata, kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang menjadi kebutuhan mutlak.
Melalui penguatan kebijakan pariwisata berkelanjutan pada 2026, Bali diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai lokal. Langkah ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan pariwisata, tetapi juga bagi kualitas hidup masyarakat Bali secara keseluruhan. (Tim)
